Pungutan Ilegal Di Sekolah Rugikan Masarakat

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) mendesak Kementerian Pendidikan Nasional mengusut tuntas indikasi pungutan biaya di sekolah-sekolah serta dugaan kebocoran dana pendidikan yang terjadi di pelbagai daerah. “Soksi mendesak Mendiknas proaktif menyelesaikan praktik pungutan ilegal di sekolah-sekolah yang merugikan masyarakat,” kata Ketua Bidang Pendidikan Depinas Soksi, Fatahillah Ramli, kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Fatahillah, selama ini pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap pengutan dan penyimpangan anggaran pendidikan, bahkan tidak pernah menindaklanjuti kebocoran anggaran pendidikan. Fatahillah menjelaskan berbagai modus pengutan ilegal yang dilakukan sekolah mulai dari uang pangkal, biaya buku, seragam sekolah serta penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Fatahillah Ramli, setiap memasuki tahun ajaran baru, terjadi fenomena tahunan korupsi yang dilakukan di sekolah-sekolah yang memungut biaya di luar batas kewajaran. Hal ini akan membuat masyarakat menjerit dengan beban biaya pendidikan yang begitu mahal. “Pemerintah harus bersikap tegas memberantas semua praktik korupsi tahunan yang terjadi di sekolah-sekolah, apalagi dalam memasuki tahun ajaran baru,” katanya.

Fatahillah menjelaskan, sebagai ormas, Soksi sudah memerintahkan kader-kadernya di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan untuk mengusut dan menindaklanjuti kebocoran anggaran pendidikan dan memperjuangkan pendidikan gratis bagi masyarakat.

“endidikan gratis mulai dari SD hingga PT harus menjadi prioritas. Anggaran sektor pendidikan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, apalagi alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2012 sebesar Rp 274,092 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp26 triliun dari APBN 2011 sebesar Rp 248,978 triliun,” katanya.

Fatahillah mencontohkan, hasil audit investigasi BPK untuk wilayah DKI Jakarta saja terjadi penyimpangan dana BOS sebesar Rp 5,7 miliar, namun sampai sekarang tidak jelas pengusutannya.

Bahkan, data ICW (Indonesian Corruption Watch) juga melansir data BPK tahun 2007 telah menemukan penyelewengan dana BOS pada 2.054 sekolah dari 3.237 sampel sekolah yang diperiksa dengan nilai penyimpangan kurang lebih Rp 28,1 miliar. Artinya, terdapat enam dari sepuluh sekolah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BOS pada tahun 2007 dengan rata-rata penyimpangan sebesar Rp 13,6 juta.

“Penyimpangan dana BOS di sekolah-sekolah ini disebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya, apalagi pengelolaan dana BOS selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS yang sudah diatur pemerintah,” katanya.

Perlu Sanksi

Sementara itu, anggota Komisi X FPG DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan, FPG DPR telah menerima banyak pengaduan masyarakat terkait soal pengutan di sekolah-sekolah seperti pengaduan orangtua murid dari Subang, Jawa Barat, yang memungut biaya peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 sebesar Rp4.820.000.

Surat edaran kepada orangtua murid yang ditandatangani Kepala SMPN1 Subang tertanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani Heni Rodiah menyebutkan, rincian biaya bangunan sebesar Rp1 juta, sarana kelas

Rp1.600.000, SPP/Operasional 1 tahun Rp1.800.000, Kelengkapan Atribut dan Psikotes Rp350.000, serta biaya sepatu sebesar Rp70.000.

“Seyogyanya pengutan seperti ini tidak boleh terjadi, apalagi pemerintah akan memberikan sanksi terhadap sekolah-sekolah memungut biaya siswa baru, apalagi sekolah yang sudah mendapatkan BOS karena akan memberatkan masyarakat,” katanya.

Hetifah menjelaskan, pungutan di sekolah-sekolah hingga saat ini terus terjadi akibat diberlakukannya PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur kategorisasi pada sekolah-seolah negeri, baik jenjang pendidikan dasar maupun menengah, termasuk sekolah standar nasional, rintisan sekolah bertaraf internasional, dan sekolah bertaraf internasional.

“Karena itu, FPG DPR meminta Mendiknas mengevaluasi penerapan kebijakan tingkat kategorisasi sekolah atas dikeluarkannya PP 19/2005. Selain itu, pemerintah harus segera melaksanakan perintah konstitusi untuk mewujudkan pendidikan dasar yang semua biayanya sepenuhnya ditanggung pemerintah, apalagi FPG sudah bertekad memperjuangkan pendidikan gratis pada tahun ajaran 2012,” katanya.

Beberapa laporan yang masuk ke FPG DPR di pelbagai kota seperti DKI Jakarta, Bandung, Cirebon menyebutkan biaya masuk SMPN berstatus RSBI minimal sebesar Rp 6 juta, sedangkan biaya masuk SMU RSBI rata-rata diatas Rp15 juta.

Sementara siswa yang masuk kelas bilingual di SMUN di daerah Cikarang dikenakan biaya sebesar Rp3,8 juta dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp2,1 juta, sehingga total biaya sebesar Rp5,9 juta, belum termasuk biaya sekolah dan pungutan lainnya.

Iklan

Perihal admin
Hobi Menulis

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: