Anas Layak Diperiksa Komite Etik KPK

Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum dianggap layak untuk diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Komite Etik KPK, terkait dugaan adanya permainan kasus yang dilakukan oleh internal KPK. Terlebih, mantan Bendahara Umum PD, Muhammad Nazaruddin mengakui, pernah bertemu dengan dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Ade Raharja. Nama lain yang dianggap layak dimintai keterangannya adalah Wasekjen Demokrat, Angelina Sondakh.
“Itu lebih baik. Yang jelas, seluruh nama yang disebut oleh Nazaruddin memang layak diperiksa dimintai keterangannya,” kata anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, Hari Minggu 7 Agustus 2011 di Jakarta
Pemeriksaan yang dilakukan, Trimedya menambahkan, paling tidak mengedepankan bahwa Komite Etik KPK independen dalam melaksanakan tugasnya, tak bisa diintervensi oleh siapapun.
Komite Etik dibentuk ‘pascanyanyian’ Nazaruddin mengungkap kedekatan Wakil Ketua KPK M. Jasin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nazaruddin juga mengungkap pertemuan Anas dengan pemimpin KPK, Chandra M. Hamzah, serta Direktur Penindakan KPK Ade Raharja.
Nazaruddin mengungkap, kasus Wisma Atlit SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan hanya berhenti kepada dirinya. Dengan kesepakatan, Demokrat akan perjuangkan Chandra dan Ade dalam pemilihan pemimpin KPK periode berikutnya.
Nazaruddin juga menuduh Ade dan juru bicara KPK, Johan Budi bertemu dengannya pada Januari 2010 di salah satu restoran Jepang di Apartemen Casablanca, Jakarta Selatan. Nazaruddin dalam kesaksiannya mengungkap, bertemu dengan Ade, yang didampingi penyidik KPK bernama Roni Samtana, di tempat yang sama pada Juni tahun lalu.
Sementara itu hasil Survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap KPK turun hingga di bawah 50 persen. Publik menganggap, KPK hanya kredibel dan sungguh-sungguh menyelesaikan kasus korupsi yang tidak mengaitkan tokoh dan partai berkuasa. Benarkah ?
Dari hasil survei yang disampaikan peneliti senior LSI, Adjie Alfaraby saat merilis Hasil Temuan dan Anasilis Survei Nasional ‘Merosotnya Kepercayaan Publik terhadap KPK’ di Kantor LSI, Jakarta, Minggu 7 Agustus 2001 setidaknya ada empat kasus yang menjadi tolak ukur publik yang dinilai LSI membuat kepercayaan kepada KPK merosot.
Pertama, kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit S Riyanto dan Antasari Azhar. “Publik meyakini kasus kriminalisasi atas pimpinan KPK membuat jera pimpinan KPK menangani kasus yang berhubungan dengan tokoh atau partai berkuasa,” ujar Adjie.
Kedua, kasus Bank Century. Tidak kunjung tuntas dana talangan Bank Century membuat publik menduga adanya ‘penumpang gelap’ di balik kasus ini. Publik pun meyakini KPK sudah kehilangan nyali untuk mengungkap siapa yang menjadi penumpang gelap dalam kasus Century.
Ketiga, kasus suap cek perjalanan Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Sejumlah mantan anggota DPR berhasil dipenjarakan KPK karena menerima cek perjalanan. Namun, hingga kini KPK belum ada tanda-tanda mengungkap siapa tokoh yang memberikan cek perjalanan tersebut.
“KPK diyakini ikut disusupi mafia hukum sehingga tak kunjung berhasil menyingkap dan menghukum pemberi korupsi dan aktor utama,” bebernya.
Terakhir, kasus suap Sesmenpora yang melibatkan mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazaruddin. LSI menilai, KPK dikhawatirkan bermain mata atau membuat deal tertentu dan membuat kasus Sesmenpora hanya mampu mengusut ‘ikan teri’ dan bukan ‘ikan kakap’.
“Penurunan kepercayaan kelompok menengah terhadap KPK juga bisa melemahkan kepercayaan kepada pemerintah. Ini menjadi catatan penting bagi KPK dan Publik,” ujar Adjie.

Iklan

Perihal admin
Hobi Menulis

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: