Bupati Sumbawa Tidak Mau Bertanggung Jawab Soal Rekrutmen Tenaga Honor di Pemkab Sumbawa

Bupati Sumbawa

Terkait maraknya rekrutmen tenaga honor dan tenaga kontrak, Bupati Sumbawa Drs Jamaludin Malik menegaskan dirinya tidak akan bertanggung jawab. ‘’Kalau ada apa-apa, silakan saudara yang tanggung jawab,’’ ujar bupati kepada semua Kepala SKPD. Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa pada apel paripurna Senin lalu. Saat itu, suara orang nomor satu di bumi Sabalong Sama Lewa ini terdengar keras, tidak seperti biasanya. Menurutnya, aturan sudah jelas melarang merekrut tenaga honor. Bahkan Pemda melalui Surat Edaran berkali-kali melarang.  Bupati menegaskan, jangan lagi ada kepala SKPD dan unit kerja seenak perut menerima pegawai kontrak.

Kasus ini bermula dari pemberitaan sejumlah media lokal tentang adanya penarikan sejumlah uang oleh oknum PNS di beberpa SKPD, terhadap calon tenaga honor antara lain di Satuan Polisi Pamong Praja. Beberapa oknum ditempat itu memungut uang dari Rp. 3 juta hingga Rp. 5 juta. Bupati yang mendengar kabar ini langsung memanggil beberapa Kepala SKPD. Rupanya Bupati sangat gusar dengan kasus itu. ‘’Saya dengar perekrutan dilakukan dengan sejumlah upeti dan juga main titip. Pertanggungjawabkan sendiri,’’ ujarnya.

Bupati kemudian menginsruksikan inspektorat melakukan pendataan seluruh tenaga honorer di masing-masing SKPD.  Inspektur Kabupaten Sumbawa L Slamet Riyadi SH mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti instruksi pimpinannya tersebut. Inspektorat  akan membentuk tim khusus melakukan pendataan tenaga honor dan sejenisnya.

Menurutnya, pendataan akan dilakukan dari SKPD hingga kantor kecamatan. ‘’Jika terbukti ada yang melanggar, apalagi menerima uang, kita tindak tegas,’’ janjinya.

Seperti pernah diberitakan , di beberapa SKPD banyak terdapat tenaga honor dan tenaga kontrak. Yang menjadi miris, dalam perekrutan, pencari kerja harus mengeluarkan uang jutaan rupiah terlebih dahulu, hanya untuk menjadi pegawai tanpa gaji. ‘’Bahkan informasinya ada yang sampai menjual sawahnya,’’ ujar Samsul Fikri, Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ketika itu.

Mendengar informasi ini, Komisi I DPRD Sumbawa kemudian melakukan sidak ke berbagai SKPD yang diduga banyak melakukan perekrutan. Diantaranya ke Dinas Perhubungan, Kantor Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP. ‘’Mereka menanda tangani surat pernyatan bahwa mereka bekerja tanpa digaji,’’ ujar kepala kantor Pemadam Kebakaran kepada anggota Komisi I saat inspeksi mendadak.

Demikian juga yang terjadi di Dishubkominfo dan Satpol PP. Isue penarikan upeti oleh oknum pegawai di dua lembaga ini berhembus kencang. Namun Kasat Pol PP Arif Usman membantah keras isu ini.

Iklan

Perihal admin
Hobi Menulis

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: