SBY MINTA AKSI DESTRUKTIF DI BIMA DIHENTIKAN

BIMA BERGOLAK LAGI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan pihak-pihak terkait untuk berusaha menghentikan dan menghindari berbagai bentuk kegiatan yang destruktif atau merusak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. “Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada Menkopolhukam untuk bersama-sama dengan Kapolri melakukan langkah antisipasi untuk menghindari tindakan-tindakan yang sifatnya destruktif,” kata juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis ( 26/1) sore. Julian mengatakan hal itu terkait tanggapan Presiden mengenai pembakaran kantor Bupati Bima oleh sejumlah orang. Semua tindakan pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan, Polri siap mengusut dan menindak pihak-pihak yang melanggar hukum dalam pembakaran kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis siang.  “Kalu ada tindakan pelanggaran hukum, ya dipsoses dengan ketentuan hukum,” kata Timur yang jugua ditemui di komplek Istana Kepresidenan.  Timur menjelaskan, aparat kepolisian tetap siaga untuk mengamankan setiap aksi unjuk rasa. Namun, pihak kepolisian juga akan mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran hukum dalam aksi tersebut.  Menurut dia, aksi unjuk rasa memang diperbolehkan sebagai salah satu hak untuk menyatakan pendapat. Namun, dia menghimbau semua pengunjuk rasa harus menaati aturan dan hukum.

 Seperti diberitakan, puluhan ribu warga yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Bima terkait penanganan insiden di Pelabuhan Sape, 24  desember 2011, mengamuk dan membakar kantor pemerintah daerah itu, Kamis siang.  Selain bangunan, sepeda motor dan kendaraan lainnya di kompleks Kantor Bupati Bima itu juga dibakar massa. Massa mengamuk karena dihadang oleh aparat kepolisian ketika hendak masuk kompleks kantor bupati itu.  Aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran Kantor Bupati dan KPU Bima itu terkait tuntutan pembebasan 56 warga Lambu dan Sape yang dulu berunjuk rasa di Pelabuhan Sape, dan saat ini ditahan aparat kepolisian untuk diproses hukum.

Sementara untuk menjaga aksi warga merembet ketempat lain Kepala LP Bima, akhirnya melepaskan 56 warga yang ditahan dalam kasus Sape.  Tuntutan lainnya yakni pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), sebagaimana tuntutan dalam aksi sebelumnya.  IUP bernomor 188/45/357/004/2010 itu diterbitkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, yang mencakup areal tambang seluas 24.980 Hektare, yang mencakup wilayah Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu. Namun tuntutan terakhir ini belum ada kejelasan hingga hari ini.

Koresponden kami di Bima melaporkan malam ini, situasi sudah aman dan para pendemo ebagian besar sudah kembali ketempat asal mereka.

Iklan

Perihal admin
Hobi Menulis

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: