PRESIDEN RI: SALAH SATU TUGAS PERS MENGAWASI JALANNYA PEMERINTAHAN

LOGO HPN KE 66

– Di Kota Solo Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan ber-arsitektur menyerupai candi.Bangunan tersebut dahulunya disebut Sociteit atau Sasono Suko Mangkunegaran.Bangunan itu adalah saksi bisu dari sebuah proses kelahiran sebuah komunitas masarakat yang memilih hoby tulis menulisnya sebagai sebuah pekerjaan,Karena di dalam bangunan tersebut pada tanggal 9 Pebruari 1946 wadah para penulis yang kita kenal sebagai wartawan ini dilahirkan. Insan-insan perss saat itu sepakat membentuk organisasi bernama Persatuan Wartawan Indonesia PWI.Gedung bersejarah bagi perjuangan pers Indonesia itu kini telah berganti label menjadi Monumen Pers Nasional.Didepan gedung utama nampak empat kepala naga yang dihiasi kentongan bernama Kyai Suara Gugah.Kentongan itu biasa digunakan sebagai alat komunikasi tradisional pada masa zaman dahulu di Jawa.

EKSISTENSI PERS NASIONAL

Kini 66 Tahun sudah Wartawan Indonesia dicatat eksistensinya oleh sejarah dan diusianya yang sudah lebih setengah abad ini  tersirat sebuah harapan agar fungsi pers Nasional menjadi lebih maksimal dari sebelumnya.Namun masih banyak dari anak-anak bangsa yang kadang melihat sebelah mata dari keberadaan pers nasional kita,terutama mereka yang tidak suka dikritik oleh wartawan dan media. Padahal sejujurnya bahwa kebebasan berpendapat, sejatinya merupakan sebuah hak yang melekat sejak manusia lahir, hingga memiliki kapasitas untuk menyuarakan suaranya dalam ranah masyarakat yang lebih luas.

Kebebasan publik untuk berpendapat dan menyebarkan informasi seluas-luasnya,khusus bagi insan pers nasional yang disepurnakan pula dengan diberlakukannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pers Nasional sepertinya masih terus menuai pro kontra terhadap kebebasan yang diberikan kepadanya apalagi alam reformasi dan demokrasi Indonesia yang semakin tidak jelas sekarang ini.

Ada yang menilai, pers terkesan terlalu berani dalam mengungkap kasus yang melibatkan pemerintah,atau pejabat-pejabat negara hingga dianggap mengganggu privasi dari sekelompok golongan dan kepentingan. Di sisi lain, beberapa pihak mendukung transparansi dan segala sesuatu yang disampaikan oleh pers, selama itu benar dan bisa dipertanggung jawabkan.

Simak saja kondisi pemerintahan dan perpolitikan di negeri kita yang ramai diberitakan oleh media bahkan  orang nomor satu di negeri ini juga sering menyebut media tidak adil dalam pemberitaan.Namun ketika memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional ke 66 di Jambi hari ini, Kamis 9 Pebruari 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers nasional bersikap seimbang dengan tidak hanya memberitakan hal-hal buruk atau negatif, tetapi juga mengulas hal-hal yang positif. “Kalau sangat tidak seimbang, rakyat akan sinis, skeptis, tidak percaya, dan menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan bangsanya,” kata Yudhoyono

Presiden juga menegaskan,salah satu tugas pers adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan memantau situasi masyarakat. Namun demikian, pers tetap memiliki tanggungjawab moral kepada masyarakat yang akan selalu mengamati pemberitaan pers.  “Masyarakat kita juga sangat kritis mengamati mana pemberitaan yang tidak berimbang, mana media yang kritis tapi tetap seimbang,” katanya. Meski demikian, Presiden menambahkan, Indonesia akan terus menganut paham kemerdekaan pers.

Menurut dia, suatu negara akan lebih baik jika menganut paham kebebasan pers, daripada paham otoritarian. Kemerdekaan pers akan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, kehidupan demokrasi akan berjalan dengan baik, dan aspirasi masyarakat bisa disuarakan.

Dirgahayu Pers Nasional semoga menjadi penyampai suara rakyat yang terpercaya.

Iklan

Perihal admin
Hobi Menulis

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: