PARPOL PENGUSUNG PILGUB NTB WAJIB LAMPIRKAN SK DPP

ntb1Komisi Pemilihan Umum mewajibkan parpol pengusung pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB), melampirkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), meskipun yang berhak mengusung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).      “Harus ada SK DPP untuk memperjelas bahwa pasangan yang diusung DPD atau DPW parpol sudah disetujui di tingkat pusat,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB Fauzan Khalid, di Mataram, Rabu.      Fauzan mengatakan, keharusan itu merupakan kebijakan KPU Provinsi NTB untuk mencegah permasalahan ikutan dalam pencalonan pasangan calon, sebagimana terjadi saat pencalonan pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Lombok Timur.      Dewan Pengurus Cabang (DPC) atau Dewan Pengurus Daerah (DPD) II parpol tertentu mengusung pasangan calon untuk Pilbup Lombbok Timur, tanpa lampiran SK DPP atau hanya lampiran SK DPD I atau DPW, sehingga mencuat masalah ketika pasangan calon lainnya melampirkan SK DPP untuk parpol yang sama.      “Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi pada Pilgub NTB, sehingga kami mewajibkan SK DPP itu, meskipun yang berhak mengusung pasangan calon di tingkat DPD I atau DPW,” ujarnya.      Selain itu, setiap parpol atau gabungan parpol yang sudah menyatakan mengusung satu pasangan calon dan mendaftar ke KPU NTB, maka parpol atau gabungan parpol itu tidak dibolehkan membatalkan dukungan itu kemudian beralih ke pasangan calon lain, jika sudah mendaftar di KPU NTB.      Menurut Fauzan, membatalkan dukungan untuk pasangan calon itu merupakan hak parpol atau gabungan parpol, namun jika sudah mendaftar ke KPU maka tertutup ruang dukungan untuk parpol lain.      “Ini kebijakan tegas yang dimaksudkan untuk menghindari konflik antarparpol pendukung pasangan calon, sehingga sebelum mendaftar ke KPU sudah harus mantap dukungannya,” ujarnya.      Fauzan mengaku, hal itu akan disampaikan secara langsung kepada 38 parpol peserta Pemilu 2009 yang berhak mengusung pasangan calon untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018.      KPU mengagendakan pertemuan sosialisasi tata cara pencalonan pada Pilgub NTB, pada Kamis (31/1), agar dipahami pengurus parpol yang akan mengusung pasangan calon.      Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).      Selanjutnya, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),    Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).      Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (Republikan), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).      Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat,  Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Buruh.      “Sosialisasi tata cara pencalonan pasangan calon untuk Pilgub NTB itu akan digelar di Kantor KPU Provinsi NTB, kami berharap semua pimpinan 38 parpol itu berkenan hadir,” ujarnya.

Syarat pencalonan      Fauzan mengatakan, para pimpinan parpol dan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB perlu segera memahami dengan baik semua persyaratan berkenaan dengan pengajuan pasangan calon, sebab persyaratan yang harus dipenuhi cukup banyak dan waktu yang tersedia tidak cukup leluasa.      Berdasarkan Keputusan KPU NTB Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, tahapan pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pilgub NTB dijadwalkan 5-11 Februari 2013.        Tahapan pemungutan suara dijadwalkan 13 Mei untuk putaran pertama dan 22 Juli untuk putaran kedua, yang akan berlangsung di 9.403 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 1.135 desa, 116 kecamatan, 10 kabupaten/kota.            Sesuai ketentuan yang berlaku, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD 2009 paling sedikit 15 persen dari jumlah kursi DPRD, atau memperoleh suara sah paling sedikit 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah.      Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon, dan bakal pasangan calon yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.      Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon dapat merupakan gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan, atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan, atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.      Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling sedikit 15 persen dikalikan dengan jumlah kursi DPRD.      Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya.      Sedangkan jika bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya.      Perhitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 15 persen. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 15 persen dari jumlah kursi DPRD.      “Apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15 persen dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas,” ujarnya

Iklan

Perihal admin
Hobi Menulis

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: